TUGAS MID POLITIK IDENTITAS DAN MULTIKULTURALISME

 

Judul    : Menguatnya politik identitas di Ranah local

Penulis : Mohtar Habbodin

Publikasi : 2012

Reviewer : AMIN ROSYADI

NIM : C1E118018

PROGRAM STUDI : ILMU POLITIK B 2018

 

Faktanya, banyak aktor baik lokal dan politik nasional menggunakan isu ini secara intens untuk pembagian kekuasaan Penelitian ini menggunakan studi pustaka sebagai analisanya. Politik identitas yang terjadi di Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Irian Jaya, yang menjad focus kajian dalam artikel ini, menunjukkan kuatnya isu iniIsu ini digunakan oleh aktor politik ketika melakukan negosiasi dengan entitas politik lainnya.

Kata kunci: Politik identitas, Aktor politik lokal, Pembagian kekuasaan

Hal ini nampak sebagaimana diekspresikan oleh beberapa daerah seperti Riau dan Kalimantan yang meminta merdeka di satu sisi. Nada gugat maupun perlawanan empat daerah ini terhadap dominasi pemerintah Jakarta berimplikasi pada pola pengaturan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemberian otonomi khusus Jakarta kepada dua daerah tersebut, sama dengan merayakan kekalahan dan memudarnya kekuasaan Jakarta terhadap Daerah.

Bersamaan dengan memudarnya kekuasaan Jakarta terhadap daerah. Bangsa ini pun kembali tersentak dengan munculnya gerakan kedaerahan dengan mengambil setting politik etnisitas yang merupakan bagian dari politik identitas sebagai basis gerakan politiknya. Bahkan, disinyalir oleh banyak pengamat bahwa gerakan politik identitas kian banyak dipakai oleh para politisi dan penguasa di tingkat lokal untuk mendapatkan kue kekuasaan, baik bidang politik maupun ekonomi. Menguatnya politik identitas di ranah lokal bersamaan dengan politik desentralisasi. Bahkan, banyak aktor politik lokal maupun nasional secara sadar menggunakan isu ini dalam power-sharing.

.Di Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Irian Jaya Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal /MUHTAR HABODDIN. /http://dx.doi.org/10.18196/jgp.2012.0007 118 Jurnal Studi Pemerintahan Vol.3 No.1 Februari 2012 yang secara nyata menunjukkan betapa ampuhnya isu ini digunakan oleh aktor-aktor politik, ketika berhadapan dengan entitas politik lain. Oleh karena itu, politisasi identitas yang dilakukan oleh para elit lokal di empat daerah benar-benar dikreasi sedemikian rupa supaya mereka yang awalnya tersingkir dari pusat-pusat kekuasaan bisa masuk dan menikmati kekuasaan.

Tentu saja, cara kerja dari proyek politik identitas di empat daerah diekspresikan dalam bentuk yang bervariasi.

·      Pertama, politik identitas dijadikan basis perjuangan elit lokal dalam rangka pemekaran wilayah terjadi di Provinsi Kalimantan Barat dan Irian Jaya.

·      Kedua, politik identitas yang dicoba ditransformasi ke dalam entitas politik dengan harapan bisa menguasai pemerintahan daerah sampai pergantian pimpinan puncak.

·      Ketiga, politik etnisitas digunakan untuk mempersoalkan antara 'kami dan mereka'-'saya' dan 'kamu'-sampai pada bentuknya yang ekstrim 'jawa' dan 'luar jawa'-'islam' dan 'kristen'. Dikotomi oposisional semacam ini sengaja dibangun oleh elit politik lokal untuk menghantam musuh ataupun rival politiknya yang notabene 'kaum pendatang'.

·      Keempat, politik identitas dimobilisir untuk mendapat simpatik pemerintah yang lebih di atasnya. Dalamnya politisasi identitas di ranah lokal sebagaimana digambarkan di atas merupakan realitas politik yang harus diterima sekalipun dengan nada cemas.

Kerangka konseptual yang bisa ditawarkan dalam mengatasi rivalitas dan konflik di tengah menguatnya politik identitas di empat daerah tersebut adalah apa yang disebut Arend Lijphart (1977) sebagai consociational democracy.

Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal /MUHTAR HABODDIN /http://dx.doi.org/10.18196/jgp.2012.0007 119 Jurnal Studi Pemerintahan Vol.3 No.1 Februari 2012.Tulisan ini akan memaparkan bagaimana proses menguatnya politik identitas di ranah lokal khususnya di Provinsi Riau-Kalimantan Tengah- Kalimanta Barat dan Irian Jaya berlangsung. Pertama-tama, Tulisan ini akan memaparkan gagasan teoritik mengenai politik identitas, dilanjutkan dengan pelacakan apa penyebabnya.

Pada bagian yang lain, dipaparkan pula praktek-praktek politik identias pada masa Orde Baru yang tidak diberi ruang alias ditabukan oleh pemerintah tetapi pada masa reformasi politik identitas malah menguat. Sebelum ditutup, tulisan ini memberikan jalan tengah perihal penataan politik identitas sebagai jalan keluar yang bisa dilakukan oleh para aktor politik di tingkat lokal. Dalam studi pasca-kolonial politik identitas sudah lama digeluti. Mereka dirujuk karena sumbangsihnya dalam meletakkan politik identitas sebagai ciptaan dalam wacana sejarah dan budaya.

Sementara dalam literatur ilmu politik, politik identitas dibedakan secara tajam antara identitas politik (political identity) dengan politik identitas (political of identity). Political identity merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas politik sedangkan political of identity mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik.

Pemaknaan bahwa politik identitas sebagai sumber dan sarana politik dalam per-tarungan perebutan kekuasaan politik sangat dimungkinkan dan kian mengemuka dalam praktek politik sehari-hari. Karena itu para ilmuwan yang bergelut dalam wacana politik identitas berusaha sekuat mungkin untuk mencoba menafsirkan kembali dalam logika yang sangat sederhana dan lebih operasional. Misalnya saja Agnes Heller mendefinisikan politik identitas sebagai gerakan politik yang fokus perhatinnya adalah perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama.

Sedangkan Donald L Morowitz (1998), pakar politik dari Univeritas Duke, mendefinisikan: Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal /MUHTAR HABODDIN ./http://dx.doi.org/10.18196/jgp.2012.0007 120 Jurnal Studi Pemerintahan Vol.3 No.1 Februari Politik identitas adalah memberian garis yang tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. Baik Agnes Heller maupun Donald L Morowitz memperlihatkan sebuah benang merah yang sama yakni politik identitas dimaknai sebagai politik perbedaan.